Toronan merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana Cash For Work (CFW) dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,00 dari Program Kotaku. CFW di Toronan dilaksanakan berupa kegiatan perbaikan (rehab) yaitu perbaikan jalan paving/rabat beton dan perbaikan saluran drainase. Desa Toronan memiliki BKM dan KSM yang dapat diandalkan, sebab keduanya mampu bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan rehabilitasi pada kegiatan CFW di Desa Toronan dapat berjalan baik dan lancar. KSM di lapangan juga sangat memperhatikan kualitas bahan dan volume kegiatan, bahkan masyarakat juga berpartisipasi dalam memberikan sumbangan berupa makanan ataupun tenaga sebagai bentuk antusias mereka terhadap perubahan pembangunan yang lebih bagus.

Pada perbaikan jalan paving di desa Toronan ini para tukang dan pekerja serta KSM di lapangan bekerja sangat hati-hati. Pekerjaan pembongkaran paving dijaga agar tidak terjadi kerusakan (paving pecah) sehingga paving yang sudah dibongkar tersebut dapat digunakan kembali. Pada kegiatan perbaikan jalan paving ini, dilakukan pekerjaan kanstin terlebih dahulu dengan cara dicor kemudian dilakukan pemasangan paving, dilanjutkan pemasangan plesteran dan acian sesuai dengan kualitas yang sudah direncanakan didalam RAB. Perubahan tampak jelas antara sebelum dan sesudah diperbaiki.

Sementara pada kegiatan perbaikan jalan rabat beton dilakukan pengecoran dengan menggunakan kualitas campuran material yang bagus ataupun bahan-bahan yang sesuai anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada tahap pertama dapat dikatakan cukup bagus dan sangat rapi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa para tukang dan pekerja serta KSM di lapangan memiliki kerjasama yang baik dan mengikuti RAB dengan memperhatikan kualitas bahan yang digunakan.

Kemudian untuk kegiatan perbaikan saluran drainase juga tidak kalah bagus. Sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan, pembersihan lokasi oleh para tukang dan pekerja benar-benar bergotong royong melakukan pengerukan semua sampah-sampah dan sedimen tanah yang ada pada saluran tersebut. Dan untuk pinggiran saluran yang memiliki kerusakan dilakukan pemasangan batu kali pada titik yang mengalami kerusakan. Setelah dilakukan pemasangan batu kali yaitu dilakukan pekerjaan plesteran dan acian pada titik kerusakan bahkan pada seluruh permukaan (pinggiran) saluran.

Pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, tim faskel teknik selalu mengecek kegiatan di lapangan untuk memastikan bahwa sudah mengikuti perencanaan yang sudah direncanakan. Pengecekan yang dilakukan yaitu dengan melihat volume, kebutuhan bahan atau kesesuaian bahan dengan perencanaan, dan kebutuhan tenaga kerja.

Dari pemeliharaan infrastruktur yang sudah diperbaiki, nantinya diperlukan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh KSM, BKM dan Kepala Desa beserta perangkat lainnya dengan membentuk KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) dengan melibatkan seluruh masyarakat Toronan yang disyahkan oleh Kepala Desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab KPP adalah melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan untuk keberlanjutan. KPP dilakukan agar masyarakat desa Toronan hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh. Masyarakat mulai memanfaatkan hasil pembangunan yang ada dengan melihat begitu besar pengaruh perubahan pembangunan dan perubahan pemukiman warga. Terkait keberlanjutan KPP, koordinasi antara Kepala Desa, BKM dan masyarakat setempat dilakukan sampai saat ini agar pemeliharaan pembangunan selalu tetap terjaga

Teja Barat adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang mendapat dana BPM Reguler KOTAKU tahun 2021. Desa ini secara geografis berbatasan sebelah barat dengan desa Taro’an Kec. Tlanakan dan Desa Samiran Kec. Proppo, sebelah utara dengan Desa Bettet, sebelah selatan dengan desa Larangan Slampar, Desa Bukek Kec. Tlanakan dan sebelah timur dengan Desa Bettet dan Desa Teja timur. Dengan luas wilayah 171,03 Ha yang terdiri dari 4 RW dan 10 RT. Jumlah penduduk terdiri dari 1.149 KK dan  4.091 jiwa.

Lokasi deliniasi kumuh di desa Teja Barat sesuai dengan SK Bupati tahun 2019, berada di 5 RT yaitu di RT 01/RW 02, RT 01/RW 03, RT 02/RW 01, RT 02/RW 02 dan RT 03/RW 02, dengan luas kumuh total adalah 31,50 Ha.

Pada Tahun 2021 desa ini mendapat bantuan dari Program KOTAKU dengan sumber dana BPM Reguler sebesar 1 milyar yang digunakan di lokasi deliniasi kumuh. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pekerjaan jalan paving, pekerjaan drainase dan pembuatan tempat penampungan sampah sementara (TPS). Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan permasalahan lingkungan yang ada di data Baseline. Intervensi kegiatan BPM KOTAKU tahun 2021, tidak dilakukan di semua lokasi deliniasi kumuh, karena keterbatasan sumber dana. Sesuai kesepakatan warga dan prioritas di data Basline KOTAKU maka yang dilakukan intervensi hanya di lokasi RT 01/RW 02 dan RT 01/RW 03. Sementara untuk lokasi RT yang lain diupayakan dengan kolaborasi dana dengan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan kegiatan BPM KOTAKU pada tahun 2021, berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas baik dan tercapai volume, tetapi juga mengutamakan perubahan wajah (before after) dan beautifikasi, sehingga lokasi yang sudah dikerjakan menjadi lebih indah dan asri. Warga masyarakat di RT 01/RW 02 dan RT 01/RW 03 sangat bersyukur dengan adanya pembangunan dan perbaikan jalan paving serta pembuatan saluran drainase, karena jalan yang awalnya rusak dan becek dan tidak ada saluran air limbah rumah tangga, saat ini sudah bagus dan indah.

Sebagai bentuk terima kasih kepada KOTAKU dan syukur kepada Allah, masyarakat di Desa Teja Barat membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Lembaga ini yang nantinya akan menjadi motor penggerak dalam pemeliharaan kegiatan KOTAKU dan semua infrastruktur yang ada di desa Teja barat. Dalam pemeliharaan infrastruktur yang ada, KPP akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintahan desa, stakeholder dan tokoh masyarakat yang ada di desa Teja Barat maupun di luar desa. Ketua KPP desa Teja Barat Ainur Riski menyatakan, “Dengan selesainya pekerjaan KOTAKU yaitu pekerjaan paving di sini, sangat membantu akses transportasi warga, apalagi jalan ini adalah salah satu akses menuju desa tetangga. Jalan ini tidak hanya bermanfaat untuk warga di sini tetapi juga bermanfaat untuk warga desa tetangga. Adanya pot-pot bunga di sepanjang jalan, kemudian lampu penerangan jalan, ini semakin membuat jalan ini menjadi indah.” Dia juga menjelaskan bahwa tugas kita setelah ini adalah, “Bagaimana KPP bersama-sama dengan warga melakukan pemeliharaan, sehingga jalan dan drainase yang sudah ada ini bisa lebih awet”, imbuhnya.

Salah satu hal terpenting dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah peningkatan kapasitas atau Capacity Building (CB) para pelaku di semua level. Secara tidak langsung, peningkatan kapasitas akan mengantarkan kepada tercapainya tujuan program yang optimal. Peningkatan kapasitas bertujuan membangun gerakan bagi pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Peningkatan kapasitas ini diharapkan kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku.

Pasca pembangunan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian adalah pemanfaatan dan pemeliharaannya. Infrastruktur yang dibangun harus bermanfaat dan mempunyai masa pakai yang lama sesuai yang dipersyaratkan program. Karenanya dibutuhkan kegiatan untuk memelihara baik dalam pengoperasiannya.

Seperti yang rutin dilakukan di Desa Panempan. Masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) melakukan kerja bakti bersama menjaga kebersihan jalan paving yang terletak di lokasi RT 1/RW 1. Jalan paving ini dibangun dengan dana BDI (Bantuan Dana Investasi) Tahun Anggaran 2018. Sehingga walaupun sudah tiga tahun jalan paving ini dibangun namun kelihatan masih bagus bahkan semakin indah karena disamping jalan ditanami bunga warna-warni yang cantik. Semangat gotong-royong dan kerja bakti bersama warga RT 1/RW 1 ini masih sangat tinggi.

KPP ini sebelum melaksanakan tugasnya, membuat draft rencana pemeliharaan lingkungan. Kemudian draft rencana pemeliharaan lingkungan tersebut di sosialisasikan kepada warga masyarakat untuk dibuat kesepakatan bersama, Hasil kesepakatan bersama tersebut menjadi aturan bersama (AB) yang akan dipatuhi oleh warga masyarakat.

Adapun aturan bersama (AB) yang disepakati KPP dengan warga masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan berat seperti Dump truck, Truck dan lainnya tidak boleh melewati jalan paving.
2. Tidak boleh memanfaatkan jalan sebagai tempat mencuci kendaraan atau barang-barang lainnya.
3. Tidak boleh menanam pohon dibahu jalan, selain rumput pelindung bahu jalan.
4. Melakukan kerja bakti bersama antara KPP dan warga sekitar setiap bulan sekali untuk membuang tumbuhan liar dan sampah serta penanganan kerusakan-kerusakan ringan.

Tugas KPP ini tidak hanya memelihara Infrastruktur dari kegiatan Program KOTAKU tetapi juga meliputi semua kegiatan Infrastruktur yang ada di desa Panempan, baik yang dibangun oleh KOTAKU, pemerintahan desa, dan pihak lainnya. Untuk menopang operasional pemeliharaan lingkungan pihak KPP bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Panempan. Pemerintah Desa melalui Kepala Desa sangat mendukung keberadaan KPP yang ada di Desa Panempan.

Sebagai bentuk dukungan kepada KPP, Kepala Desa memberikan arahan kepada seluruh Kepala Dusun dan Ketua RT yang ada di lingkungan Desa Panempan untuk melakukan kerjasama dengan KPP dalam pengelolaan pemeliharaan lingkungan di Desa Panempan. Harapanya keberadaan KPP ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka menjaga keberlanjutan dan keberfungsian hasil pembangunan infrastruktur yang ada di desa Panempan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat dalam waktu yang lama.

Peran KPP yang dapat dilakukan di level desa adalah:

1. Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang mencakup mekanisme pelaksanaan O&P serta pendanaannya;
2. Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya;
3. Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM);
4. Melaporkan kegiatan O&P termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa.

Untuk melaksanakan peran tersebut perlu dilakukan strategi yang baik. Strategi yang bisa dilakukan di tingkat KPP, misalnya pertemuan rutin, melakukan diskusi-diskusi, dan monitoring lokasi kegiatan. Karenanya menjadi penting keberadaan KPP dalam mengawal kegiatan infrastruktur yang sudah diselesaikan di lokasi sasaran KOTAKU. Sehingga lifetime dan kemanfaatan hasil kegiatan infrastruktur dapat dijaga dengan baik, dan semuanya dilakukan secara transparan kepada semua pihak dan bersifat akuntabel dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Secara umum, KSM dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menyatukan diri dalam kelompok yang bergerak dibidang sosial ekonomi yang tumbuh kembang dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

KSM adalah sekumpulan warga yang memenuhi kriteria sebagai sasaran program (keluarga miskin) dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama, baik yang menyangkut prasarana lingkunan (fisik), pengembangan SDM, serta pengembangan usaha baik yang baru atau yang sudah ada bagi para anggotanya secara individu (perorangan) dalam rangka mengembangkan usaha kelompok. Sekumpulan orang yang dikatakan sebagai KSM adalah, saling mengenal karakter dan saling memiliki ikatan batin (sebagai ikatan pemersatu), memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama, ada struktur meskipun sangat sederhana yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peran, dan tugas yang jelas antara pengurus maupun anggota. Serta, ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya baik secara tertulis maupun secara lisan, ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan. 

KSM “Anggrek” Kelurahan Kangenan Pamekasan yang bergerak di bidang usaha menjahit ini sudah ada sejak pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit yang terlaksana mulai Desember 2020 hingga Januari 2021 melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pelatihan yang digagas oleh BKM dan dilaksanakan oleh KSM ini dihadiri oleh Camat Pamekasan dan perangkat, Lurah Kangenan dan perangkat, Askot Mandiri Kotaku dan Tim Pendamping. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, difasilitasi dengan 24 mesin jahit (sesuai jumlah peserta pelatihan) yang boleh dibawa pulang peserta dengan sistim hak pakai. Selama mesin jahit dibutuhkan, BKM memperbolehkan dengan ketentuan tidak boleh dijual karena merupakan aset bersama. Program ini juga ikut andil dalam program pemerintah daerah dalam usaha mencetak wirausahawan baru di Kabupaten Pamekasan.

Hingga tahun 2022 ini, hal menarik lainnya dari KSM “Anggrek” secara rutin tiap minggu pertama tiap bulannya melakukan pertemuan bersama dengan cara bergantian di tiap rumah para anggota KSM. Biasanya kegiatan rutin ini diawali dengan diskusi, kadang juga ada instruktur menjahit dan bisa saling berbagi pengalaman masing-masing anggota baik kesulitan dan hal-hal lainnya. Dan tim pendamping juga ikut serta dalam rangka penguatan kelembagaan KSM.

Di akhir acara, bareng-bareng makan bersama dengan nasi dan lauk yang dibawa masing-masing peserta rutin bulanan tersebut. Tentu ini semakin menguatkan ikatan antar anggota dan pastinya memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kapasitas serta kemampuan para anggota KSM. Yang pada akhirnya, anggota KSM “Anggrek” juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui order jahit yang diterimanya. Apalagi di masa pandemi ini, anggota KSM “Anggrek” sangat terbantu dengan kemampuan menjahit yang dimiliki. Dari order yang diterima memberikan pemasukan dan membantu perekonomian keluarga. Ke depan, untuk mewujudkan mimpi Kangenan sebagai Kampung Jahit, sedang diupayakan pemasaran yang lebih luas dan menggalang kerja sama dengan berbagai pihak. Dan tentunya ini membutuhkan kerja keras semua pihak utamanya stakeholder di tingkat kelurahan dan dukungan program. Dengan harapan, semoga membawa perubahan semakin baik dan membawa manfaat berkelanjutan

Salah satu aset paling berharga di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengkoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri atas pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Keputusan dalam lembaga ini dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dengan musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

BKM Asri Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan didirikan pada tahun 2005. Sejak berdiri BKM Asri sudah melaksanakan 6 kali pemilu BKM dengan melibatkan peran aktif masyarakat secara luas. Proses pemilu BKM diawali dari sosialisasi tingkat kelurahan yang kemudian dilanjutkan pemilu tingkat basis Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan Bugih. 

Pemilihan utusan warga tingkat basis RT dilaksanakan sesuai dengan pertemuan rutin RT yang bersangkutan. Masing-masing RT memilih 3 calon utusan warga. Utusan yang terpilih ditingkat RT nantinya yang akan menjadi utusan yang mempunyai hak memilih dan dipilih pada saat pemilu tingkat kelurahan.

Proses pemilu BKM melibatkan 37 RT dimana masing-masing RT mengusulkan 3 calon utusan warga dengan tetap melibatkan perempuan dalam utusan tersebut. Karena masa pandemi proses pemilu BKM lebih efektif dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan pemilu BKM diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus BKM lama dan pembacaan tata tertib pemilu BKM. Setelah penyepakatan tata tertib dilanjutkan dengan pembacaan calon utusan warga. Setelah pembacaan utusan warga kemudian pelaksanaan pemungutan suara dengan membagikan kertas suara kepada calon utusan warga Kelurahan Bugih. Setiap utusan warga pemilu BKM berhak memilih sebanyak 3 orang yang berbeda dengan diperbolehkan memilih atas nama sendiri. Hasil dari proses pemilu yang dilakukan pada malam hari itu, menghasilkan 9 orang pengurus BKM yang akan mengabdikan diri untuk penanganan kumuh di Kelurahan Bugih. 

Terpilih dengan perolehan suara terbanyak Moh. Rofi’i dari RT 03 RW 06 dan secara aklamasi berdasarkan kesepakatan 9 anggota terpilih Moh. Rofi’i ditunjuk sebagai Koordinator BKM periode 2022 sampai dengan 2024. Dalam sambutan pertamanya Moh. Rofi’i secara  singkat mengatakan, “Amanah ini menjadi hal baru bagi saya, untuk mengabdi dalam upaya bersama dengan pemerintah Kelurahan Bugih untuk mewujudkan kelurahan yang layak huni dan bebas kumuh.”

Kesembilan anggota BKM terpilih kemudian dikukuhkan oleh Lurah Bugih Pada kesempatan yang sama, Lurah Bugih menyampaikan, “Ucapan selamat kepada koordinator BKM Asri yang baru, dengan harapan kinerja BKM baru lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Kami harap nantinya BKM ini dapat menjadi jembatan komunikasi dan bisa bekerjasama dengan Pemerintah kelurahan, serta bersinergi dalam mempercepat pembangunan, menyerap aspirasi dan hal lainnya demi kesejahteraan masyarakat.”

Memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan adalah hal yang diinginkan oleh semua tenaga kerja. Termasuk tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi bangunan. Salah satu cara untuk memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bidang konstruksi adalah dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi tukang. Sertifikasi itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil.

Dalam bidang konstruksi, masih banyak tenaga kerja yang kurang dibekali oleh kemampuan teknik konstrusi bangunan yang memadai. Tidak jarang, banyak ditemui mandor, tukang dan kuli bangunan yang umumnya hanya menempuh pendidikan umumnya tingkat sekolah dasar hingga menengah, bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan formal sama sekali. Banyak dari mereka mendapatkan keahlian di bidang konstruksi tersebut secara turun temurun atau autodidak. Biasanya sebelum menjadi seorang tukang, seorang kuli bangunan dipekerjakan sebagai kenek terlebih dahulu. Lama kelamaan kenek akan mahir dan bisa menjadi tukang dengan keahlian tertentu.

Keharusan memiliki “sertifikasi keahlian dan atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi. Mengingat perkembangan yang ada, kompetensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan bisnis yang didasari oleh kepercayaan tersebut. Salah satu wujud kompetensi tersebut adalah bukti nyata yang ditorehkan dalam bentuk sertifikat kompetensi. Seorang tukang yang telah mendapatkan sertifikasi suatu bidang keahlian telah mendapat pengakuan tertulis tentang keahliannya tersebut.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan selama dua hari mulai tanggal 29-30 November 2021 bertempat di ruang pertemuan Pendopo Budaya Pamekasan sedangkan pelaksanaan uji sertifikasi dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kolpajung. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tukang ini merupakan bentuk kolaborasi yang merupakan platform Program Kotaku.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari Kelurahan Patemon, Kelurahan Bugih, Desa Toronan, Desa Nyalabu Laok, dan Desa Toronan. Semua peserta merupakan tenaga kerja yang bekerja pada  kegiatan Cash for Work (CFW) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021. 

Kepala DPRKP Kabupaten Pamekasan Muharram melalui Kepala Bidang Perumahan, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan Didiek Roeswandy dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pamekasan yang unggul, kompeten, profesional, berdaya saing dan memiliki sertifikat keterampilan di bidang jasa konstruksi.

Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi TA. 2021 dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan SWAB Antigen bagi seluruh peserta. Diharapkan pelatihan-pelatihan keterampilan konstruksi akan terus diperbanyak guna meningkatkan kompetensi tenaga terampil bersertifikasi sehingga bertambah jumlah tenaga tukang konstruksi yang bersertifikat terampil yang pada akhirnya akan memastikan kualitas pekerjaan konstruksi itu sendiri.

Selasa tanggal 9 Februari 2022, dilaksanakan pertemuan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan di Kantor Askot Mandiri Kabupaten Pamekasan. Salah satu tujuan pada pertemuan kali ini adalah persiapan Audit BKM tahun buku 2021 oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas BKM. Turut hadir pada pertemuan itu Camat Kecamatan Pamekasan dan perwakilan dari  KAP (Kantor Akuntan Publik) ERFAN DAN RAHMAWAN yaitu Robby.

Dalam sambutannya, Camat Pamekasan Rahmat Kurniadi Soeroso menjelaskan bahwa, “Dalam organisasi apapun di masyarakat sudah biasa ada pertanggungjawaban kegiatan dan serah terima kegiatan, jadi jangan merasa khawatir dan canggung ketika dilaksanakan audit. BKM memiliki peran strategis di masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan organisasi lain, sehingga BKM harus bekerjasama dengan BKM lain atau dengan lembaga lain, baik dalam lingkup satu wilayah kecamatan, maupun lingkup kota. BKM ini harus sering-sering melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan desa kelurahan, ini sebagai upaya terlaksananya kolaborasi untuk penanganan dan pencegahan kumuh yang ada di masing-masing kelurahan desa”.

Sementara Koordinator FKA BKM Buamin mengatakan bahwa saat ini anggota BKM yg terpilih pada periode tahun 2021-2024 ini rata-rata banyak yang baru. “Perlu dilakukan pelatihan dan penguatan kepada anggota BKM yang baru dan yang lama, sehingga mereka paham kepada fungsi dan perannya menjadi anggota BKM”, tandasnya.

Di dalam pertemuan ini Askot Mandiri Pamekasan Musfar Aries memberikan penjelasan bahwa, “Pada saat ini sudah terpilih anggota Pimpinan Kolektif BKM yang baru periode tahun 2021-2024, maka perlu dilakukan pencatatan Anggaran Dasar (AD) BKM ke Notaris. Dan setiap tahunnya BKM harus mengauditkan diri kepada Auditor Independent/ KAP, sesuai dengan anggaran dasar BKM pada pasal 31 huruf 4 yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan BKM.  Ingat, bahwa keanggotaan PK BKM ini adalah kolektif kolegial, artinya semua anggota PK BKM punya hak yang sama dalam rangka pengambilan kebijakan, fungsi koordinator yaitu memudahkan pengkoordinasian dengan anggota PK BKM yang lain”, imbuhnya.

Perwakilan dari KAP, Robby memberikan penjelasan tentang data-data yang perlu dipersiapkan oleh perangkat BKM (Sekretaris dan UP-UP) pada saat audit. Juga disampaikan olehnya agar BKM mengajak perwakilan dari KSM dan menyiapkan sampel lokasi kegiatan infrastruktur yang dikerjakan tahun 2021 beserta tenaga kerjanya.

Setelah ditawarkan kepada forum maka diputuskan untuk KAP yang dipilih adalah KAP (Kantor Akuntan Publik) ERFAN DAN RAHMAWAN dari Surabaya. KAP ini sudah biasa mengaudit BKM yang ada di Madura dan kinerjanya sangat bagus. Disepakati untuk rencana pelaksanaan Audit akan dilaksanakan pada awal bulan Maret selama 3 hari, yaitu pada tanggal 01-03 Maret 2022. Poin-poin yang didapatkan dari pertemuan FKA BKM kali ini adalah penyepakatan KAP Erfan dan Rahmawan yang ditunjuk oleh BKM menjadi auditor independent, persiapan-persiapan yang harus dilakukan BKM dan perangkat untuk kesiapan pelaksanaan audit, dan rencana-rencana FKA BKM ke depan diantaranya pelaksanaan pelatihan bagi BKM yang anggotanya baru atau penguatan kembali kepada BKM lama yang diusulkan oleh Buamin selaku Koordinator FKA BKM Pamekasan serta usulan dari BKM Kangenan Agus Rianto untuk pertemuan FKA selanjutnya bisa dilakukan secara safari di masing-masing anggota FKA BKM, beranjangsana mempererat silaturahim

Permasalahan persampahan khususnya di perkotaan  sangatlah pelik. Banyaknya  sampah yang menumpuk  di tempat-tempat tertentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam membuang sampah akan menimbulkan masalah karena dapat menyebabkan bau yang kurang sedap sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut.

Untuk mengurangi dampak tersebut, atas inisiasi dari Lurah Gladak Anyar bersama Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pamekasan berkolaborasi dengan DLH Tingkat Provinsi pada tahun 2021 membangun TPS3R. Melalui KSM “Gladak Anyar Berseri” sebagai pengelola TPS3R di Kelurahan Gladak Anyar membuat program penanganan masalah persampahan. Bangunan TPS3R ini dibangun di tanah kas negara yang dikelola oleh pihak kelurahan, lokasinya di RT 03/RW09 Kelurahan Gladak Anyar, dengan total anggaran dana dari ABPD Provinsi sebesar 400 juta rupiah.

Sebelum bangunan TPS3R ini beroperasi, KSM bersama dengan pihak kelurahan mengadakan kegiatan diantaranya mengadakan kegiatan sosialisasi baik di tingkat RT dan RW maupun di tingkat kelurahan. Agar masyarakat mengetahui tentang manfaat adanya TPS3R, sekaligus pendataan pelanggan sampah di Kelurahan Gladak Anyar. Selain itu juga menempel pamflet-pamflet di tempat strategis yang sering digunakan warga membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah dari kegiatan tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari warga masyarakat. Pada awal Januari 2022, TPS3R Kelurahan Gladak anyar mulai beroperasi. Berdasarkan dari data yang dihimpun sampai saat ini, sudah ada 820 KK yang tersentuh oleh kegiatan TPS3R di Kelurahan Gladak anyar. Jam operasional pengambilan sampah setiap hari.

Ketua TPS3R Hairul Saleh sekaligus anggota BKM Al Hidayah Kelurahan Gladak Anyar mengungkapkan, Program KSM TPS3R bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sampah organik yang berupa  daun kering, kotoran hewan, dan sisa pengolahan tanaman atau sayuran dan pengolahan makanan, dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sebagai kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik  seperti plastik, kaleng, dan sebagainya akan dibersihkan dan didaur ulang dan dimanfaatkan lagi karena sampah ini tidak bisa diurai. Ia menyampaikan juga, untuk saat ini di TPS3R di Kelurahan Gladak anyar mereduce barang-barang seperti kardus, plastik dan barang-barang lainnya yang bisa dijual ke pengepul barang-barang bekas di Kota Pamekasan.

”Untuk bahan kompos  dan maggot kami juga memproduksi, tapi pangsa pasar disini masih minim. Jadi kami memprioritaskan sampah yang bisa menghasilkan uang demi pelaksanaan operasional TPS3R. Untuk iuran pengangkutan sampah tiap KK/rumah, kami kenakan 15 ribu rupiah sesuai kesepakatan dengan warga pemanfaat”, imbuh Hairul yang juga PNS di salah satu SMP di Pamekasan.

Alhamdulillah,dalam pelaksanaan kegiatan TPS3R di Kelurahan Gladak Anyar selama sebulan, sudah mendapatkan hasil yang nyata. Selain sudah bisa menjalankan operasionalnya, juga dapat menghasilkan laba. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sembako kepada warga kaum dhuafa yang ada disekitar lokasi  TPS3R Kelurahan Gladak Anyar. Pelaksanaan kegiatan pembagian sembako ini  langsung diserahkan Lurah Gladak Anyar, Bagus Irawan.

Lurah Gladak Anyar menjelaskan, ”Rencana kegiatan sosial ini akan rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk kegiatan sosial TPS3R Kelurahan Gladak anyar”. Disampaikan olehnya, untuk mengatasi permasalahan sampah sangatlah sulit dan bahkan tidak akan pernah selesai. Tapi dengan usaha yang maksimal, diyakini kegiatan TPS3R dapat mengubah sampah menjadi cuan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Wadah ini dibentuk secara formal dan dilembagakan dengan sebuah surat keputusan Bupati. Dasar pembentukan Pokja PKP adalah berdasarkan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau biasa disingkat dengan Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk mensinergikan kebijakan, merupakan kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, sebagai ajang bertukar pikiran serta berkoordinasi.

Struktur organisasi Pokja PKP di Kabupaten Pamekasan diketuai oleh Sekretaris Daerah. Untuk keanggotaan Pokja PKP melibatkan unsur dari OPD/Dinas yang terkait. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pamekasan telah di SK kan oleh Bupati Pamekasan pada tahun 2021 dengan Nomor : 188/118/432.013/2021.

Susunan keanggotan Pokja PKP di Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2021, terbagi menjadi 3 unsur yaitu :

1. Pembina adalah Bupati
2. Pengarah terdiri dari :
   1. Ketua Sekretaris Daerah 
   1. Wakil ketua Kepala Bappeda
   1. Anggota adalah Kadis PRKP, Kadis PUPR, Kadis Lingkungan Hidup dan Kepala Kantor Pertanahan.
3. Pelaksana terdiri dari :
   1. Bidang Kebijakan dan Strategi, bidang ini terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
   1. Bidang Teknis, bidang ini terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
   1. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi, bidang ini terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
   1. Bidang Pemantauan dan evaluasi, bidang ini terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pokja PKP mendorong kebijakan daerah untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah mendorong terbitnya SK Kumuh Bupati pada tahun 2019, melalui Pokja PKP sebelum revitalisasi dengan dasar Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020. SK Kumuh Bupati 2019 ini mengacu salah satunya adalah dari Dokumen RP2KPKP (Rencana Peningkatan dan Pencegahan Kawasan permukiman Kumuh Perkotaan). Keberadaan Dokumen RP2KPKP ini juga atas fasilitasi dari Pokja PKP Kabupaten Pamekasan.

Pada tahun 2021 Kabupaten Pamekasan mendapatkan Bantuan Program KOTAKU sebesar Rp. 4,5 milyar yang dicairkan pada 8 desa/kelurahan. Tiga desa/kelurahan yang mendapatkan BPM Reguler masing-masing 1 milyar yaitu Kelurahan Kolpajung, Kelurahan Kowel dan Desa Teja Barat. Lima desa kelurahan yang  mendapatkan dana BPM CFW (Cash for Work) masing masing 300 juta yaitu Kelurahan Bugih, Kelurahan Patemon, Desa Teja Timur, Desa Nyalabu Laok, dan Desa Toronan.          

Salah satu manfaat BPM KOTAKU tahun 2021 adalah terjadinya pengurangan kumuh. BPM Reguler tahun 2021 berkontribusi terhadap pengurangan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Pada akhir tahun 2021 pengurangan kumuh yang ada sebanyak 70,31 Ha. Berdasarkan basis luasan kumuh SK Bupati maka di tahun 2022 menyisakan 174,44 Ha dari luas kumuh awal 244,75 Ha. Kalau berdasarkan basis luasan kumuh Baseline KOTAKU maka menyisakan 69,14 Ha dari luas kumuh awal 139,45 Ha. Untuk basis luasan Baseline KOTAKU ini hanya mengukur luasan kumuh lokasi kelurahan/desa yang berada di wilayah Program KOTAKU, sehingga ini yang menyebabkan perbedaan sisa luasan kumuh dengan basis luasan kumuh SK Bupati.

Kabid Perumahan Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Andri Isfaraini menyebutkan, “Bahwa untuk menuntaskan sisa kumuh yang ada maka akan dilakukan kolaborasi dengan OPD-OPD  yang ada, karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan Bantuan dari Program KOTAKU tetapi ini dibutuhkan keterpaduan dengan berbagai program yang ada di Dinas/OPD”. Perlu pengawalan oleh Pokja PKP secara menerus dengan melakukan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan. “Bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pokja PKP akan mengawal target pengurangan kumuh yang ada, terus melakukan rapat koordinasi Pokja PKP membangun komitmen kolaborasi, keterpaduan kegiatan dan program yang ada dinas/OPD di Kabupaten Pamekasan, sehingga target pengurangan kumuh sampai tahun 2023 bisa tercapai “, pungkasnya.